KLAYATAN KEMANTREN

Kawasan depan SDN Ampera, yang selalu menjadi korban gerusan air bah nampak rapi kini

Klayatan dan kemantren pada 2 (dua) hari terakhir semakin cantik. Hujan yang mengguyur Kota Malang, khususnya di areal Kelurahan Bandungrejosari makin membuat semarak dan suasana Green City. 

Sudah sepatutnya masyarakat Kelurahan Bandungrejosari, khususnya kawasan kemantren Gg ii Klayatan Gg 2 (walau tidak seluruhnya), berterima kasih kepada Walikota Malang H Moch Anton dengan digelontorkannya aspal hot mix. Selain menjadi impian sejak hampir 10 tahun terakhir punya jalan ekonomis yang mulus, rapi. Hal ini akan menaikkan nilai jual daerah, khususnya dalam penilaian Kawasan Bersih dan Hijau. Atau dikenal dengan Kampung Bersinar.  Dengan terpenuhinya jalan hotmix ini warga berharap banyak agar kegiatan ekonomi  dapat berjalan normal, utamanya adanya kesadaran baru dari semua warga (khususnya yang tinggal dikanan kiri jalan Klaytan dan Kemantren) dapat ikut membersihkan saluran air. Yang dalam kegiatan tahun anggaran 2014 ini juga beberapa sudah diperbaiki. 

Lurah Bandungrejosari Zainul Amali S.Sos M.Si, pada kesempatan lain juga menyampaikan hasil evaluasi kinerja pembangunan Kota Malang pada kepeminpinan 1 tahun, disampaikan akan tetap memberikan prioritas kepada usulan kegiatan yang bernilai di bawah 200 juta, dan terkait langsung ke pembangunan Sarpras Lingkungan permukiman. Tujuannya adalah agar masyarakat secara luas mampu menyerap pembangunan berbasis APBDutu Kota Malang pada masa kepemerintahan beliau. 

Sedangkan untuk kegiatan besar yang manfaatnya diras tidak langsung pun mengalami penundaan. 

Dengan tersampaikan misi pembangunan berbasis permukiman dan komunitas ini, Lurahpun berkeinginan agar semua kelembagaan sosiak (LK) di Kelurahan mampu untuk membuat proposal kepada Pemerintah Kota Malang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya, dan juga bersepakat agar juga diikuti lewat dan Instansi teknis terkait. Hal ini mempu mendorong warga untuk mempercepat terwujudnya lingkungan yang hijau berseri, indah dan nyaman. Dengan demikian pada kesempatan berikutnya bisa didorong untuk memikirkan akses pembangunan yang manfaatnya bisa untuk khalayak yang lebih luas, semisal perluasan tanah Makam di Kawasan Timur, Aset Pemkot berupa Lapangan Sepakbola dan Persampahan di Kawasan Kemantren. 

Balai Kelurahan di rehab pengecatan dan pemasangan kusen baru

Read More

kesalahan semantik

. . . . Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa Inggris: beneficiaries) atau obyek saja. Ini salah satu dari pengartian yang saya ambil dari Wikipedia. Dan program pemberdayaan serta kunci keberhasilan pembangunan pun juga dilingkupi dengan aura pemberdayaan.

Pemberdayaan setidaknya mencakup 4 (empat) aspek yang entah disadari atau tidak, menjadi hambatan dalam penilaian target atau hasil kegiatan yaitu : 

1.   Sosialisasi .. menjelaskan tujuan program yang akan dilaksanakan beserta dengan waktu pelaksanaan dan batas waktunya, 

2.    Kajian secara partisipasi .... yakni dengan penerapan pemetakan sosial, transek, kalender musim, kajian kebijakan, kajian pasar dll, 

3.   Lokakarya hasil kajian ..... Dialog dan sharing hasil kajian yang sudah dilakukan secara partisipatif dan yang telah disepakati serta mendapatkan masukan dari masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan program, 

4.    Menjaring aspirasi masyarakat ... Mengakomodasi aspirasi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha terhadap program yang di jalankan. Menentukan skala prioritas program sesuai dengan hasil kajian dan tujuan yang ingin dicapai. Prioritas program / kegiatan yang disetujui oleh masyarakat merupakan suatu jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Inisiasi program harus sensitive gender.

Beberapa kegiatan pun pada kegiatan di lapangan masih banyak mengalami kendala, disatu sisi masyarakat belum merasa siap. Disi lain memang masih diperlukan pendamping (fasilitator) untuk memberikan percepatan, yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir memang sudah dirasakan kemanfaatannya.

Namun sayangnya pendamping tidak melihat sisi lain dari percepatan, yaitu tidak sepenuhnya mempersiapkan masyarakat untuk tidak lanjut. Baik secara organisasi maupun secara teknis operasional. Sehingga masalah yang tertinggal adalah masyarakat tidak siap dengan perubahan. Dan yang paling fatal adalah persoalan penerjemahan, khususnya berkenaan penerjemahan semantik. Sebagai contoh adalah kegiatan sosial diterjemehkan sebagai kegiatan luang waktu dan seadanya. Tidak dilakukan profesional mengingat fasilitator selalu menterjemahkan apa adanya, kalaupun ada kegiatan teknis dilakukan tidak profesional. Meski tersedia petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan. Akibatnya hasil kegiatanpun tak mampu untuk mengimbas kepada kegiatan pemberdayaan serupa lainnya.

Akibat yang terasa pada era 2 tahun terakhir adalah tidak terlaksananya penyerapan anggaran yang disertai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Pelaku teknis harus "meminta bayaran" atau terpasa "membayar" orang lain (diluar proses pemberdayaan) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang paling fatal adalah data hasil akhir dan proses perencanan jangka menengah dan rencana aksinya pun terkesan dibuat-buat dan tidak tersimpan dalam sistem kearsipan yang ada.  Hal inilah yang kemudian dirasakan mahal dan sulit ditransfer kepada pelaku berikutnya. 

Untuk itulah mari kita lakukan upaya akhir dalam rangka menyambut era keterbukaan yang penuh tantangan dalam rangka menjadi pelaku pembangunan di Negara tercinta Indonesia. Dan khususnya di Kota Malang, mari satukan langkah dalam proses pemberdayaan Kota Malang menjadi Kota Bermartabat. Baik dilini pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku pemberdayaan Kelurahan maupun di kalangan perempuan. Saatnya mendukung Pemerintah Kota Malang dalam upaya perbaikan menuju kota mandiri, melalui sistem kontrol publik maupun mendorong wakil rakyat di DPRD dalam mewujudkan pagu indikatif yang jujur dan terbuka. 

Selamat merayakan kemeriahan dan kerah tamahan kota Malang sebagai Kota Layak Huni dan Kota Hijau (The Green City) melalui upaya perbaikan lingkungan dan perilaku. Sadar diri, dan Sadar Lingkungan. 

Read More

Membumikan KIM Berbasis Potensi

Tidak sampai 2 (dua) minggu pasca kunjung banding ke Jakarta dan Bandung, kegiatan Forum KIM Kota Malang langsung direspon oleh Kementrian Kominfo. khususnya Dirjen Kemitraan dan Komunikasi. Seperti yang disampaikan oleh satu sumber di Dinas Kominfo Kota Malang. Yakni dengan meminta foto kegiatan dan menjadikan Buku Profil KIM Kota Malang sebagai referensi pengembangan KIM pada Direktorat Kemitraan dan Komunikasi Kementrian Kominfo. 

Dra.Tri Widyani M.Si

Kabar ini cukup menggembirakan, baik bagi KIM Kota Malang. Khususnya Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Dra Tri Widyani M.Si maupun Ka Bidang SKDI Ir Bambang Nugroho, MT yang telah memberikan semangat pada upaya kinerja Kelompok Informasi Masyarakat Kota Malang dalam rangka memberikan kontribusi pengembangan KIM Di Indonesia.
Kepala Dinas yang lugas dan selalu tampil relaks ini memang cukup kenyang dengan pengalaman dalam membina kegiatan di Dinas Kominfo dalam mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Cerdas (SMART CITY) melalui kegiatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), juga sempat menyampaikan rencana kegiatan untuk Forum KIM Kota Malang dan KIM khususnya dalam upaya menjadikan mitra kegiatan diseminasi informasi untuk tahun kegiatan 2015 di Hotel Karang Setra Bandung saat evaluasi kunjungan ke Jakarta dan Bandung minggu lalu. Yang salah satunya berharap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 10 Kelurahan dapat mendorong terbentuknya KIM di 47 Kelurahan yang ada di Kota Malang. Untuk satu tujuan yakni meningkatkan kualitas masyarakat Kota Malang dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tak lain untuk meningkatkan kualitas diri dan lingkungannya.

Masih teringat saat berdialog dengan bapak Dirjen Kemitraan dan Komunikasi di Jakarta Kamis 13/11/2014 lalu (lihat berita Merancang program KIM), bahwa bicara KIM memang Kota Malang telah mampu mengembangkan kegiatan, yang masih belum banyak dilaksanakan di banyak Kota Kabupaten di Indonesia. Hal ini mendorong beliau untuk dapat membuat kegiatan standard Kelompok Informasi Masyarakat, yang bahan ajarnya dan materi dasarnya berawal dari kegiatan KIM Kota Malang. Khususnya kinerja organisasi. 

Walaupun pada implementasi operasional, pengembangan KIM di Kota Malang cukup maju dengan banyaknya Kota Kabupaten belajar di Kota Malang. Namun permodelan yang dikembangkan oleh Kabid SKDI Dinas Kominfo Kota Malang, Ir Bambang Nugroho MY, cukup berhasil. Terbukti ibu Sukatmi dari staf Direkorat Komunikasi dan Kemitraan meminta foto kegiatan KIM Tlogomas Kec Lowokwaru Kota Malang yang akan dipergunakan sebagai refferensi kegiatan.

Harapan ini kemudian akan diteruskan dengan kunjungan banding di Propinsi Jawa Timur, yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo pada pertengahan Desember ini. Selain guna memberikan pembelajaran tentang administrasi webblog juga tentang pengkaderan komunitas informasi masyarakat di Jawa Timur. Materi ini diharapkan akan membawa dampak yang bagus bagi Propinsi Jawa Timur dalam rangka pembinaan kemitraan dengan kelompok Informasi Masyarakat di Kota Kabupaten. Namun Juga berbagai pengalaman dengan Forum KIM Propinsi Jawa Timur. 

Read More

Melantunkan alam lewat teknologi-seri akhir kunjung banding

Menjalani pedesaan di Kabupaten Bandung serasa di lembah kedamaian. Menyatukan perasaan dan logika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adalah satu usaha yang luar biasa.

Ir. H. Bambang Nugroho, MT
Kabid SKDI Kominfo Kota Malang

“Dalam kegiatan pemberdayaan, bukanlah perasaan sosial saja yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Namun merasa mau dan sudah mampu itulah yang menjadi bahan dasar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Demikianlah yang kami lakukan di kegiatan ini” demikian kalimat dasar dan menjadi kunci kegiatan Bapak Cecep Kurnia SE selaku ketua Posyantek Kecamatan Cimaun Kabupaten Bandung. Demikian pula yang dilakukan oleh kelompok peduli di kecamatan Cimaun ini dalam pelaksanaan keberlanjutan KIM Posyantek.  Mengingat usaha yang mendasari keberadaan adalah usaha berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG), kata mampu ini dibuktikan dengan keberadaan beliau sebagai ketua di berbagai organ pemberdayaan tingkat Kecamatan. Antara lain Ketua BKAD, Ketua Konsorsium , Ketua SPP pada PNPM Pedesaan. Luar biasa dan cukup melelahkan, sehingga cap atau branding beliau ketua berbagai organisasi besar tingkat kecamatan dianggap beberapa kalangan tidak produktif. Namun beliau meyakinkan Pemerintah Daerah bahwa keberadaannya akan mampu melanjutkan kegiatan dan beliau akan mengundurkan diri bila kinerjanya tidak bagus.

Demikian potret kader informasi tingkat basis. Hal inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya oleh Dinas dan Instansi terkait. Sebagaimana yang dilalui oleh Posyantek yang berdiri melalui Keputusan Mendagri, yang kemudian dibantu atau difasilitasi oleh mekanisme pemberdayaan telah menyedot perhatian berbagai kementrian dan setidaknya 2 Perguruan Tinggi yakni Universitas Pajajaran dan ITB. Hingga seorang di antaranya telah mendapatkan anugerah dari Presiden RI tahun 2014 lalu sebagai penemu TTG berbasis Jamur.

Berbeda dengan Kota Bandung, di Kabupaten Bandung –seperti dijelaskan oleh bapak Akbar dari Bapeti- Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan lewat permodelan. Mulai POSYANTEK (Pos Pelayanan Teknologi) BIM (Balai Informasi Masyarakat) TBM (Taman Bacaan Masyarakat). Semuanya mempunyai satu tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Keberadaannya pun lewat berbagai media informasi (buku leaflet, poster dan media cetak lainnya).

Namun sayangnya usaha luarbiasa KIM atau bolehlah disebutkan demikian supaya sama dengan pandangan dengan KIM Kota Malang, belum bisa dilihat lewat blog atau sarana internet dalam website. Namun baik Pak Akbar dari Kabupaten Bandung dan pak Cecep mewakili keberadaan masyarakat menginginkan adanya perubahan dan berpandangan maju. Khususnya dalam pengembangan telemarketing, dibantu oleh STT Telkom sedang dibuatkan web designnya dan mendapatkan perhatian Bupati Bandung lewat pengadaan radio komunitas di tahun anggaran yad.

Dari penjelasan dari Kota Malang, yang disampaikan oleh Kabid Kominfo Diskominfo Ir H Bambang Nugroho MT tentang hal ikhwal KIM dan kesulitan dalam pembinaan KIM, beberapa pertanyaanpun mucul dan diappresiasi oleh pak Cecep dan Kawan-Kawan. Utamanya pembelajaran tentang keberadaan radio Komunitas Duta Swara dan pengelolaan KIM sampai terbentuknya Forum KIM tingkat Kota Kab.

Malam semakin larut, namun tidak menyurutkan acara bagi pengalaman mengelola KIM. Tanpa terasa waktu jua yang harus memisahkan kegiatan dua kota dalam Program Kunjung Banding Tahun 2014. Dan sebagai penutup Pak Akbar menyampaikan salam untuk Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, karena memang berencana akan berkunjung ke Kota Malang guna menyaksikan langsung kegiatan KIM dan Forum KIM Kota Malang,

Dan sembari menyusuri alam pedesaan , tempat pelayanan Posyantek , pekatnya malam mengantar kami ke Hotel Karang Setra Bandung pada pukul 23.00 WIB.

Read More

Memasyarakatkan program lingkungan ....seri kunjung banding

Bersama Pengurus dan anggota KIM Babakab Surabaya kec Kiara Condong Kota Bandung

"Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kota Bandung berjumlah 131 Kelurahan, dan ditahun 2015 seluruh Kelurahan di Kota Bandung (yang berjumlah 157) akan mempunyai KIM" demikian pengantar dari Kabid Diseminasi Informasi Dinas Kominfo Kota Bandung saat menerima kunjungan dari KIM Kota Malang Jumat 14/11. 

Luar biasa ... demikian kata bersambut yang disampaikan oleh Kabid SKDI Dinas Kominfo Kota Malang Ir H Bambang Nugroho MT. Dikatakan demikian karena membandingkan dengan keberadaan KIM yang berjumlah 10 Kelurahan dari 57 Keluahan di Kota Malang. Beliau membayangkan andaikata di Kota Malangpun sama dengan keberadaan KIM di Kota Bandung, maka terbayang diseminasi program Pemerintah Kota Malang akan mudah diakses oleh masyarakat. Ditambah dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang mendukung kesuksesan dan keberlanjutan KIM. Salah satunya adalah KIM di Kelurahan Babagan Surabaya. 

Kelurahan Babagan Surabaya bernaung dibawah Kecamatan Kiara Condong Bandung, memiliki 6 Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Salah satunya di RW 5, yang tergambarkan jalan kampung saja selebar setengah meter. Demikian uraian gambaran awal kegiatan KIM oleh Ketua KIM  Babagan Surabaya Yos Hartiman, yang juga Ketua Forum KIM Kota Bandung.

Kata Surabaya jadi berasa aneh ada di Kota Bandung. Namun menjadi jelas setelah mendapatkan cerita bapak sekcam (dalam kata sambutannya) bahwa Kelurahan Babagan Surabaya adalah pemekaran Kelurahan Babagan Sari. Dan kebetulan yang mengawali kegiatan di Kelurahan Surabaya adalah orang Surabaya, itulah sebabnya pemekaran Kelurahan disebut nama Surabaya untuk menghormati warga Bandung yang berasal dari Kota Surabaya. 

Berbagai keunikan kota sejarah dengan beragam area pariwisata dan keberagaman persoalan terutama sampah dan kepadatan penduduk, menjadi arahan kegiatan KIM ini. Dua kegiatan menarik yang ditampilkan sebagai sarana berbagi adalah pengelolaan sampah dan penataan permukiman berbasis komunitas. Secara nyata adalah pembersihan sampah disungai serta penataan bantaran kali.
Dari kegiatan bersosialisasi, membangun komitmen mewujudkan bantaran sungai Cidurian bebas sampah serta hunian yang asri, hijau dan bermanfaat telah berlangsung 2 tahun. Dan saat ini telah berwujud lingkungan bantaran sungai dan sungai bebas sampah.
Inilah yang kemudian menjadikan Bapak Yos Hartiman mendapatkan penghargaan lingkungan dari Presiden Republik Indonesia di tahun 2014 sebagai pelopor pembangunan lingkungan. Dan sukses stori yang lain adalah dukungan Pemda setempat (baca Kelurahan) adalah mendirikan radio Komunitas R'BAYA 107,8 FM. Sekali lagi salut akan kemauan keras komunitas Babagan Surabaya dalam mensosialissi kan diri menjadi model KIM di Kota Bandung.

Read More

Merancang Program kerja KIM ... seri kunjung banding

Bersama Ditjen Kemitraan dan Komunikasi Kementrian KOMINFO di Jakarta

Kelompok Informasi Masyarakat dibentuk oleh dan untuk masyarakat. Dan kemanfaatan yang diperolehpun sebesar-besarnya untuk masyarakat, sehingga standardisasi KIM juga harus dikembalikan kepada kelompok masyarakat itu sendiri, agar proses bottom up bisa berjalan secara alami mengikuti kebutuhan masyarakat terkait informasi dan jaring komunikasi. Demikian salah satu ang disampaikan dalam pengantar kunjungan di Kementrian Kominfo, khususnya di Direktorat IKP (Informasi dan Komunikasi Publik).
Diawali dengan santai, pembicaraan awal diantar oleh ibu Ibu Sukatmi, yang mendampingi Bapak Dedet Surya Nandika, Direktorat Jendral Kemitraan dan Komunikasi Kementrian KOMINFO. Beliau memberikan penjelasan sekitar Permen Kominfo no 17 Tahun 2010, dengan kata kunci kemitraan. Baik dengan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Media, berbagai Profesi serta dengan organisasi masyarakat, khususnya dalam komunikasi sosial. Salah satunya adalah Kelompok Informasi Masyarakat.
Peningkatan kapasitas dan peran KIM dalam kinerja Kominfo adalah dalam rangka diseminasi kebijakan publik. Salah satunya adalah kenaikan BBM dan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera. Meskipun tidak populer, dengan menaikkan harga BBM, namun melihat pada besarnya nilai subsidi BBM yag akan dipergunakan pada sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah peran KIM sangat membantu, baik mengumpulkan informasi serta mendesiminasikan kepada publik dengan konsultasi dengan Dinas Kominfo Kota/Kab setempat.
Beberapa kegiatan yang menunjang Permen Kominfo no 8 tahun 2010 pun dilaksanakan dalam bentuk Bimtek di beberapa Kota (OKU, Lampung dll), pengembangan model, Jaringan Komunikasi, penyediaan Sarpras, Work Shop, Sarasehan, pembentukan Forum di Kota Kab, Penyediaan Bahan Bahan Informasi, ompetisi dan rewards. Rewards ini salah satunya adalah pemberian tiket ke Malaysia kepada KIM Kota Bitung Akarmina, Tujuah Koto dan KIM Bijak Kota Malang, yang mana keberadaan KIM nya aktif dan telah melalui sejumlah verifikasi dari Kementrian dan Dinas Kominfo setempat.
Dan apa yang telah dilakukan di Kota Malang -seperti yang telah dijelaskan oleh Kabid SKDI Kominfo Kota Malng, Ir Bambang Nugroho- sudah dilakukan. Hal ini dipuji langsung oleh belaiu dan disemangati oleh ibu Sukatmi , dengan pernyataan bahwa KIM di Kota Malang sudah kategori advance.
Namun hal ini tentu saja tidak membuat KIM Kota Malang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Titin dari KIM Lestari Kelurahan Tunjungsekar dan Sdr Ario Rachmono dari KIM BIJAK Kelurahan Bandungrejosari, memang masih perlu dikembangkan model dan sarana prasanana (salah satunya adalah buku sukses stori yang akan diterbitkan oleh Kementrian Kominfo). Mengingat bahwa apa yang telah dilakukan oleh KIM Kota Malang, belum dilakukan diseluruh Indonesia.
Selanjutnya disampaikan dalam kesempatan yang baik Kamis sore  (13/11), rencana kegiatan di tahun 2015 adalah :
1. BIMTEK KIM
2. Rakor dan Sinergi
3. Saresehan di Pekan Informasi Nasional di Samarinda
4. Rewards kepada KIM yang berprestasi
5. Monitoring dan Evaluasi secara Nasinal.
Harapan beliau, yang baru menggeluti Kelompok Informasi masyarakat sejak 6 bulan yang lalu, dan dengan beberapa kegiatan Bimtek di Kota Kabupaten di seluruh Indonesia, terdata sejumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang valid dan berstandard (mengambil pada istilah KIM Kota Malang). Sehingga Sinergi dan harmonisasi diseminasi informasi dapat berjalan disesuaikan dengan karakteristik keberadaan KIM. Selain itu beberapa penyediaan sarana prasarana pada KIM ini masih terkendala dengan masalah legal formal . Untuk itu semua bentuk appresiasi dari kunjungan KIM Kota Malang ini akan mempermudah Kementrian Kominfo untuk membangun bekerjasama, bersinergi serta harmonis dalam desiminasi kebijakan publik. Pesan beliau INGAT KIM INGAT KOMINFO.

Read More

Adikarya Pangan Nusantara

Menapak pelan namun pasti, Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati Putih 2 Kelurahan Bandungrejosari Kec Sukun Kota Malang menapak mewujudkan perolehan Adikarya Pangan Nusantara, khusus bidang Pelopor Ketahanan Pangan. Penghargaan APN diberikan pemerintah kepada perseorangan atau kelompok masyarakat, aparatur pemerintah, dan pejabat pemerintah sebagai apresiasi terhadap upaya dan prestasi kerja yang luar biasa dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Kategori penerima penghargaan dibagi menjadi lima, yaitu; Pelopor Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan, Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pembina Ketahanan Pangan.

Adapun tahapan proses di lapangan oleh Tim Penilai dari DKP (Dewan Ketahanan Pangan) Pusat diawali dengan pertanyaan pada Ketua dan Pengurus KWT Melati Putih 2, yang pada kesempatan tersebut di dampingi oleh Ketua RW XII Djarnoko Prihambodo. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan keliling pada inovasi pangan olahan dan kewirausahaan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) di lingkungannya. 

Turut hadir mendampingi KWT Melati Putih 2 adalah Ibu Ketua TP PKK Kota Malang Ummi Farida yang juga Ibu Walikota Malang, Ka Kantor Ketahanan Pangan Kota Malang, Ka Kantor Ketahanan Pangan Prop Jawa Timur serta Camat Sukun, Lurah Bandungrejosari dan segenap anggota KWT Melati Putih 2 serta masyarakat RT.13 sd RT.15 RW XII Bandungrejosari. Bersama Ketua KWT Ibu Mursih Sugeng, Tim Juri dan DKP Kota Malang mengadakan tinjauan keliling guna memastikan kegiatan KRPL berjalan. Mulai kolam lele dan kebun bibit.

Dan di penghujung acara, satu pertanyaan kunci dari Tim Juri kepada Ibu Mursih Sugeng (selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Melati Putih 2) adalah ..... sebutkan satu kalimat yang dapat meyakinkan Tim Juri DKP Pusat bahwa kelompok KWT Melati 2 patut mendapatkan Adhikarya Pangan Nusantara 2014.

Mari dukung dan lanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, sesuai dengan pesan Ibu Sri Winanrni SH KKP Kota Malang, bahwa pelestarian program itulah yang akan menjadikan KWT ini patut untuk mendapatkan anugerah - bila waktunya nanti.

asyik dengan pertanyaan juri ..kika Ika Susanti, Indah Wulandari, Yani Agustin dan Mursih Sugeng

Keceriaan yang berlangsung disiang hari yang menyengat

umi Farida asyik di kebun bibit desa KWT Melati Putih 2... mana "pepaya meksiko" nya

Read More

Kelompok Wanita Tani Melati Putih 2

Umi Farida dengan setia mendampingi KWT Melati Putih 2 sampai akhir

Saking kagumnya .... umi Farida sempat memborong hasil bumi KRPL Melati Putih 2

 

Read More

Penguatan KIM di Magetan

Secara umum keberadaan Kabupaten Magetan sangat unik. Berdekatan dengan kota Madiun yang terkenal dan ikon Maospati (nama Lapangan Udara) sangat membantu citra Kabupaten Magetan. 
Gunung Lawo dan Pemandian Sarangan adalah citra wisata Magetan yang sudah terkenal di Nusantara imi dan berbagai loka wisata yang ada terkait ;embah, air terjun serta wana wisata lainnya sebenarnya cukup menjadikan daerah ini kompetitif untuk disebarluaskan dalam menggali potensi dan kekayaan bidaya. Peran budaya terkait dengan sejarah berdirinya  Magetan yang penuh dengan nuansa budaya Jawa dan Keraton (Jogjakarta maupun Mentaraman) sebenarnya sanggup mengangkat citra wisatam dan dengan menggerakkan partisipasi masyarakat lewat pembahasaan yang lugas pasti menjadikan daerah ini lahan perekonomian yang unik.
Kenyataan ini disadari sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, yang saat ini baru marayakan hari jadinya ke 139. Namun pamor yang masih terbelenggu dengan daerah sekitarnya, misalnya Kota Madiun, juga perkembangan teknologi informasi telah mampu mendorong sejumlah warganya untuk banyak belajar di beberapa kota besar. Sehingga mayoritas masyarakat yang tinggal adalah masyarakat berusia di atas 40 tahun, dengan mayoritas pekerjaan sebagai pegawai, petani dan jasa.

Hal ini disadari oleh Pemerintah Daerah, dan dengan keberadaan bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan dan Kominfo pada 2 tahun terakhir, memacu seluruh elemen masyarakat untuk mensosialisasikan informasi terkait dengan program pemerintah daerah dan Program Pemberdayaan lainnya. Khususnya pembinaan yang berkelanjutan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada.
Diantar oleh sambutan Ka Dinas oleh sekretaris Dishub kominfo Kab Magetan tentang arti penting dan strategis KIM dalam membangun informasi yang benar, sangat membantu dalam penyebar luasan informasi kepada masyarakat dan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Maka pelatihan KIM se Kabupaten Magetan yang bertempat di Gedung PPI Jl Kartini Kabupaten Magetan berlangsung.
Acara yang di promotori oleh Kabid Kominfo Kab Magetan ini menghadirkan kurang lebih 80 pelaku KIM di Kabupaten Mojokerto, dan bersifat sebagai penguatan kelembagaan dan teknis pengelolaan informasi yang berkualitas dan berdaya saing. 
Penguatan KIM ini dititik beratkan kepada proses pembentukan organisasi KIM yang benar dan mampu menggerakkan masyarakat akan arti pentingnya sebuah informasi. Dengan meningkatnya pemahaman kegiatan KIM di lingkup masyarakat dalam hal ini pelaku KIM, juga pemahaman tentang filosofi ADINDA yang menjadi kunci penyelenggaran kegiatan KIM. Besar harapan KIM di Kabupaten Magetan dapat sejajar dengan KIM yang ada di Propinsi Jawa Timur lainnya. Utamanya dalam perkembangan teknologi informasi digital, mampu pula mengembangkan web atau webblog dalam menyerap informasi, kemudian mengelola dan menyebarluarkan informasi secara mandiri. Tentu saja harus dikembangkan aspek kewirausahaan dalam organisasinya, agar dapat membiayai dan menjadi penyelenggaran media informasi berbasis masyarakat.
Hadir sebagai narasumber kedua adalah bp Hari Purnomo, kabid kominfo pada Dinas Dushubkominfo Kabupaten Malang yang memperkenalkan implementasi kewirausahaan KIM, lewat kegiatan Warisbi (Warung Informasi Bisnis). Yakni menguatkan pemahaman arti penyebar luasan informasi berbasis perangkat HP. Sehingga harapan dimasa datang, masyarakat tidak saja melek huruf dan angka saja, namun mampu dan tanggap akan sumber daya kunci pengambilan keputusan lewat adanya informasi yang benar, akurat dan komunikatif.

Telaga Sarangan ..... klasik dan menawan

Read More

MENUJU KOTA TANPA PERMUKIMAN KUMUH

Salah satu butir Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 III adalah mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh pada 2019. Upayanya adalah pemenuhan kebutuhan hunian dan peningkatan kualitas hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung.

Dirjen Cipta Karya, Imam S Ernawi mengatakan, hal tersebut menjadi indikator pencapaian Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan sasaran umum untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur dasar dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Imam menyebut tiga indikator yang dicanangkan yaitu, pertama, berkurangnya proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0%. Kedua, meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100%. Ketiga, meningkatnya akses sanitasi menjadi 100%.

Imam menjelaskan, dua penanganan dilaksanakan untuk mengurangi permukiman kumuh dengan skala berat. Pertama, pada permukiman di atas tanah illegal (squatter) harus dengan merelokasi ke Rusunawa yang sudah dibangun. Kedua, pada permukiman kumuh di atas tanah legal (slum area) dengan menerapkan program peningkatan kualitas lingkungan permukimannya seperti yang diterapkan dalam program Kampung Improvement Program (KIP) untuk miskin perkotaan (miskot).

Ia mengatakan, saat ini capaian kita hingga 2014 adalah 12% atau menyentuh 7,2 juta KK di Indonesia. Untuk menghabiskan hingga 0%, diperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp 22 triliun.

Menurut Imam, untuk saat ini Ditjen Cipta Karya telah menetapkan desain delivery program dalam lima klaster, yaitu :

1. Klaster A menyasar 94 kabupaten/kota strategis nasional yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional, MP3EI dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Kabupaten/kota tersebut memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung.

2.Klaster B ada 82 kabupaten/kota strategis nasional yang hanya memiliki Perda RTRW.

3.Klaster C adalah kabupaten/kota yang memiliki komitmen, pedoman rencana, dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM di daerah.

4.Klaster D disebutkan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

5.Klaster E dibuka kemungkinan program inovasi baru, program yang diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif, maupun program yang ditujukan untuk memfasilitasi daerah berprestasi.

                  "Pada 2015 nanti, dari sekitar 330 kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan program karena memiliki SPM bisa berkurang separuhnya karena sikap pasif mereka," tukasnya.

Sebagai percepatan program, Kementrian Pekerjaan Umum membuka akses terhadap program-program kreatif dan inovatif yang dikreasikan oleh pemerintah daerah, komunitas atau kelompokmasyarakat yang mendukung tearget 100% akses aor minum yang layak, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi
Program-program yang dapat menstumulan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pengembangan infrastruktur Cipta Karya, baik skala komunitas maupun skala kawasan.

Kepada Siapa Program ditawarkan ???.

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, mengajak Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Praktisi, Akademisi, serta Stakeholder terkait lainnya untuk menginisiasi program kreatif dan inovatif kumuh sekaligus merancang program penanganan permukiman kumuh didaerahnya

Apa yang dimaksud permukiman kumuh ???.

Data Permukiman Kumuh terdapat di 3201 Kawasan Kumuh; atau di 415 Kabupaten/Kota ; dengan luasan sekitar 34.473 Ha; atau atau 34.4 juta jiwa.

Bagaimana pola penanganan permukiman kumuh ???

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 TAhun 2011 pola penanganan permukiman kumuh dilaksanakan melalui :

Sumber : Kementrian PU

Read More

Forum KPM Jawa Timur

Dalam upaya memampukan masyarakat dalam keikutsertaan dalam pembangunan perlu didorong satu upaya berbasis kemanusiaan, agar pelaksanaan pembangunan bukan saja dinikmati tapi juga dapat dilaksanakan bersama. Permendagri no 7 tahun 2007  mengisyaratkan bahwa dalam rangka penumbuhkembangkan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan berbasis desa dan kelurahan, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat. 

Setelah sosialisasi secara umum di tahun 2007, Kader Pemberdayaan Masyarakat-disebut KPM- telah dibentuk hampir di 38 kota dan kabupaten di Propinsi Jawa Timur.

Dalam perkembangannya, keberadaan kader di desa/kelurahan dilalui peningkatan kapasitas lewat pelatihan KPM, Singkronisasi dan pembentukan kelembagaan di tingkat kota / Kabupaten serta berbagai penguatan yang dilakukan oleh Bapemas Propinsi ataupun Bapemas atau sebutan lain di 38 kota kabupaten di Jawa Timur.

Beberapa kota, sebut saja Kabupaten Jember dan Kota Surabaya, telah sukses melaksanakan peran optimas dari keberadaan KPM. Bahkan di kota ini sudah terbentuk Forum KPM sebagai sarana konsolidasi, penguatan kapasitas, akses kemitraan serta sarana edukasi dengan stake holder Kota Kabupaten. Dari keterangan yang di dapat dari Haryono Taslim Ketua Forum KPM Propinsi Jatim yang juga Ketua Forum KPM Kota Surabaya, sudah berafiliasi dengan Bapemas kota Surabaya dalam rangka pendataan (Data Dasar Keluarga) juga memasarkan produk lokal beraneka warna.

Berbeda dengan Kota Surabaya, Kabupaten Jember (seperti dituturkan Oleh Dedik - bid Kelembagaan FKPM Jember) dimulai dengan pemberdayaan warung dan anjal, sekarang sudah mempunyai koperasi dan berbagai bantuan hibah serta penguatan /pelatihan masyarakat miskin. Bahkan dengan penguatan SDM, kegiatan ekonomi lainnya sudah dilakukan bekerja sama dengan pihak Bank dan Outo Finance. 

Melihat kiprah 2 kota tersebut, serta sudah dijadualkan, maka tahun 2014 bersama KPM terbaik Jawa Timur dan KPM perwakilan Kota Kabupaten di Propinsi Jawa Timur mengadakan Temu Karya di Hotel Asida Kota Batu. 

Selain saling berkompetisi dalam Karya, serta penguatan sistem oleh pakar motivasi Bp Anwar dan Petir Pudjankoro, bersepakat membangun jati diri masyarakat peduli serta dalam kerangka kerelawanan yang terlatih membentuk Forum Komunikasi KPM Propinsi Jawa Timur. 

beberapa karya hand made oleh rekan dari Surabaya Kota

Adapun kepengurusan yang disepakati lewat diskusi terbuka adalah sbb :

Ketua                  :    Haryono Taslim ( Kota Surabaya )
Wakil Ketua         :    Dedi Mulyadi ( Kab Jember )
Sekretaris           :    Danang Setyo Susilo ( Kab Jombang )
Bendahara          :    Mujiati ( Kab Madiun )

Guna dapatnya melakukan aktivitaf dengan mengedepankan kinerja, pengurus telah membaginya dalam beberapa divi anta lain 

1. Divisi Penguatan Kelembagaan

        Ketua           :    Lukman Hakim (Kota Probolinggo)
Sekretaris    :    Sutianah (Kab. Mojokerto)

2. Divisi Pemberdayaan SDM

Ketua           :    Rukman (Kota Surabaya)
Sekretaris    :    Abdul Goffar (Kab. Banyuwangi)

3. Divisi Pemberdayaan Ekonomi

Ketua           :    Suhanto (Kab. Lumajang)
Sekretaris    :    Eka Rositawati (Kota Pasuruan)

4. Divisi Pemberdayaan Lingkungan

       Ketua           :    Soeharyono (Kab. Ngawi)
Sekretaris    :    Wiwin Wardoyo (Kab. Nganjuk)

5. Divisi Pemberdayaan Perempuan & Anak

Ketua           :    Suheti Sidiq Riniasih (Kota Blitar)
Sekretaris    :    Khayatin (Kab. Ngawi)

6. Divisi Litbang

       Ketua           :    Ario Rachmono BS (Kota Malang)
Sekretaris    :    Nora Susiana (Kota Malang)

7. Divisi Humas & Layanan Publik:

        Ketua           :    Thohiruddin (Kab. Madiun)
Sekretaris    :    Siti Rofiani (Kab. Sampang)

Selamat dan sukses Kader Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur ....

Read More

LPMK mengelola Dana Hibah lagi

Pelaksana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini sangatlah beragam. Sejumlah penyelenggara publik dalam 2 tahun terakhir sudah bersepakat menjadi pelaksana berbagai bidang. Sebut saja POKMAS (kelompok masyarakat) yang sangat umum dipergunakan kini mengikut pada aturan Peraturan Presideng no 54 tahun 2010 dan Perpres 74 Tahun 2012.

Hal ini juga terkait dengan berkembangnya pemerintahan Kelurahan menjadi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sehingga fungsi Kelurahan tidak saja menjadi tempat pelayanan publik seperti pengurusan KTP dan KK atau Surat Keterangan lainnya, namun juga menjadi pelaksana kegiatan fisik dan non fisik serta keuangan dengan tetap memegang koordinasi dengan satuan perangkat yang lebih tinggi. Sehingga setidaknya di tahun 2014 ini Kota Malang memiliki 99 SKPD. Baik yang bersifat teknis maupun umum seperti Kelurahan lewat pendekatan swakelola. Hal ini berkonsekuensi pada 57 Kelurahan menjadi pelaksana kegiatan teknis dan non teknis yang bersumber dana APBD Pemkot Malang di tahun 2012 dan 2014. Tentu saja dengan setumpuk persoalan administrasi yang tidak bisa terselesaikan dengan segera, dan membuat Pemerintahan Kota Malang terpaksa melakukan pelbagai pendekatan agar anggaran dapat terserap dengan sempurna.

Kesulitan yang sama pun pernah di alami oleh pelaksana Dana Hibah lain, yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Satu lembaga pemberdayaan masyarakat tertinggi di Kelurahan. Periode 2009 sd 2011 dan 2013 mengalami kegiatan serupa. Saat itu dinamakan  Dana Hibah untuk Masyarakat Kelurahan melalui LPMK dan Dana hibah untuk LPMK.  

Kesulitan yang sama pun dialami,  yakni permasalahan administrasi pelaporan.   Bahkan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  tahun 2013 masih menjadi meninggalkan 3 (tiga) Kelurahan yang belum menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan senilai Rp 1,5 Milliar. (per  kelurahan mengelola Rp 500 juta). 

Untuk tahun 2015 Pemkot  Malang pun akan mencucurkan dana 500 juta rupiah untuk setiap Kelurahan di Kota Malang.  Namun hasil Koordinasi Camat dengan Walikota Malang, didapat kebijakan untuk mengurangi target capaian untuk Kelurahan 250juta dan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan lewat LPMK sebesar 250juta.
Untuk itu diharapkan ada kebijakan dan kearifan Pimpinan LPMK dan pelaksana kegiatan, yakni Lembaga Sosial Kemasyarakatan/LK (baik RW, PKK dan semua organ se tingkat Kelurahan) dalam menyusun rencana Kegiatan dan proposalnya. Sehingga Lurah bersama dengan Kasie PMK segera mengumpulkan seluruh komponen LK di Kelurahan agar dapat menetapkan usulan dan proposalnya tepat waktu.
Dan sebagai bagian dari proses anggaran, dari Senin hingga Rabu (6 - 8 Oktober 2014) juga berlangsung Pemeriksaan Reguler dari Inspektorat Kota Malang. Semoga kinerja yang ingin dicapai (khususnya yang terjelek) tidak akan terjadi,  Apalagi sampai di korupsi dan terpakai tidak sesuai dengan pertunjukan nya. Mari kita bangun kebersamaan dalam pelaksanaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Kelurahan secara Transparan dan Akun tabel (dapat dipertanggungjawabkan). 

Read More