Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah mewaspadai dua hal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, yaitu inflasi dan gini ratio. Pesan Jokowi ini disampaikan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta.(17/12/2015)
Pemerintah mulai resah dengan makin tingginya angka gini ratio. Data Hasil penelitian Bank Dunia yang dirilis Selasa pekan lalu menunjukkan, dalam hal perbedaan kaya-miskin, negeri ini sudah harus ekstrawaspada. Badan dunia itu mencatat, koefisien Gini Indonesia selama tiga tahun (2011-2014) menganga pada angka 0,41, artinya 1% rakyat Indonesia menguasai dan memiliki 41 % kekayaan Indonesia. Pada tahun 2000, Gini ratio itu mampu bertahan pada angka 0,30. Dengan koefisien 0,41, posisi Indonesia sejajar dengan Uganda, bahkan lebih buruk ketimbang India.
Untuk itu Pemerintah melalui upaya bersama Kementrian Agraria, OJK Kemenkominfo, BI, Kemenkeu, Kementan, Kemenperin adalah membuat satu design untuk mendorong financial inclusion dikaitkan dengan sertifikasi tanahrakyat secara besar besaran. Demikian seperti yang disampaikan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan di Banten (17/12/2015). Hal ini adalah satu upaya Pemerintah Presiden Jokowi untuk mendorong upaya pendapatan.
Harapan ke depan agar program pemberdayaan yang dilaksanakan dapat maksimal dengan keberpihakan pada masyarakat miskin (Pro poor). Disisi lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil di Istana Negara (14/12/2015) menuturkan program keluarga harapan yang menyentuh rumah tangga sejahtera sangat efektif dalam menekan gini ratio. Penyelesaian persoalan sanitasi di sejumlah daerah juga dapat menjadi alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Beberapa kebijakan itu antara lain :
- Pemerintah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp 100 triliun dengan bunga 9 persen di tahun depan,
- Dana desa Rp 40 triliun lebih dikombinasikan dengan agen bank, kalau pertumbuhan kredit kembali di atas 30 persen, maka hal tersebut akan diimbangi dengan pertumbuhan dana masyarakat dengan menghidupkan kegiatan ekonomi Desa,
- Pemerintah akan mendorong sistem logistik nasional dari perdesaan ke kota, karena sistem logistik nasional yang ada baru dimiliki oleh korporasi swasta besar seperti misalnya Unilever, Indomaret, Alfamaret, serta Matahari, Sedangkan sistem logistik dari desa ke kota malah belum ada.
Disarikan dari Kompas.com dan media lain oleh Ario
