 |
| ki .KIM KAMBOJA ka Peresmian E-Village di Kab Banyuwangi |
Seberapa banyak peran hasil pembangunan yang sudah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat sudah tidak layak kita perdebatkan. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencairkan dana pembangunan lewat APBD/APBN tanpa terasa sudah kita nikmati. Namun akibat pembangunan dan kesinambungan pembangunan pun juga masih dipertanyakan, diperdebatkan.
Disatu sisi pembangunan Jalan Jembatan dan sarana Prasarana dalam bentuk asset daerah pun sudah tak terhitung, baik adanya maupun rusaknya. Berbagai akibat darinya pun sudah kita rasakan, mulai harga naik, banjir dan tanah longsor, kemiskinan yang terasa menyesakkan dada, perasaan iri yang lain dapat kok dirinya tidak dapat mengakses (dapat sich tapi gak sebanyak tetangga sebelah). Sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari di masyarakat.
Namun tersadar atau tidak, sudahkah kita sebagai "penikmat" pembangunan juga berkontribusi pada Pemerintah dan masyarakat lain yang aksesnya terbengkelai atau bahkan tidak punya akses sama sekali. Mereka yang tidak berdaya sama sekali dalam kehidupan, tidak bisa mengambil keputusan bahkan hilang akal, hanya karena tidak mendapatkan akses informasi yang berguna bagi kehidupannya, lingkungan dan masa depannya. Inilah yang dalam pengalaman terakhir penulis dalam mendorong keberadaan, kemandirian dan pengambangan Kelompok Informasi di Propinsi Jawa Timur.
Tidaklah jujur kita menyampaiakan bahwa Pemerintah tidak berpihak pada masyarakat karena ini dan itu, mengingat dalam kesempatan terpisah (kalau pun tidak dikatakan rahasia) masih mengalami kesulitan dalam mendesiminasikan atau meneruskan informasi tentang visi misi dan kebijakan pembangunan. Hal ini terkait langsung dengan regulasi atau tatanan aturan yang membentengi perilaku dan kegiatannya. Namun dengan membuka sedikit peluang dan keterbukaan "pendampingan" pada Kelompok Informasi Masyaraakt (KIM) berharap banyak friksi antara pemerintah dan stake holder pembangunan dengan masyarakat akan dapat diminimalkan.
Dalam perkembangan terakhir sejak melalui sebagai Juara LCCK Propinsi Jawa Timur, pada Pekan Informasi Propinsi Jatim 2013 di Sumenep, penulis menilai banyak melihat perkembangan yang luar biasa pada KIM. Berbagai prestasi , walau tidak dinilai secara formal, telah mampu memberikan akses informasi yang murah kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter dan keberadaan lingkungannya. Sebut saja keberadaan KIM Melati Sidoarjo, KIM Swara Guna Surabaya, KIM Sinar Harapan Tlekung KIM Kunir mas Lunajang, KIM Kamboja Pamekasan, KIM Batoro Ktong Ponrogo yang Juara Blog LCCK 2013, KIM Detak dan bebrapa KIM di Bojonegoro, Relawan TIK Bojonegoro dengan detik.comnya, dan masih banyak lagi. Hal ini membuktikan bahwa banyak perilaku informasi dalam bentuk kelompok ini yang mampu berkembang dan mampu bermitra dengan Pemerintah Daerah setempat dalam mendesiminasikan informasi kepada masyarakat lewat berbagai media. Sebut saja KIM BIJAK dengan Radio Komunitas DUTA SWARA, telah mampu mengembangkan informasi lewat kolaborasi campursari dan dangdut koplo. Bahkan dengan motto saluran informasi dan hiburan, telah mengembangkan siaran langsung Musrenbangkel dan menjadi Event Organizer Gebyar Pembayaran Pajak PBB dan Bazaar PKK di Kelurahan Bandungrejosari adalah tidak terbayangkan sebelumnya. Juga KIM Sinar Harapan dengan E Magazine dan suka ria dengan photografinya, telah mampu menarik minat pemuda dalam mengappresiasikan sebagai agen informasi daerah yang sudah berusia 758 tahun.
Dan Pemerintah Daerah pun tidak menutup kegiatan KIM hanya dengan lomba. Kita tengok di seluruh Kota kabupaten di Jawa Timurpun sudah dibuatkan model Pertunjukan Rakyat (Pertura) sebagai bagian lain dari proses kemitraan Pemerintah Daerah dalam mendesiminasikan informasi pembangunan. dsamping itu juga pengembangan KIM Berbasis Potensi di Kota Malang melalui KIM Tlogomas.
Namun segala keberhasilan tersebut masih dalam konteks berhasil, belum terorganisir rapi. Sehingga kemanfaatannya masih dipertanyakan. Gerakan sosial apakah yang digerakkan dan apakah bisa mandiri, klau dibawah dinas apakah dananya dan seterusnya .Fasilitasi Forum KIM juga menimbulkan banyak pertanyaan dan makin membuat ragu pelaku KIM.
Untuk itulah diperlukan fasilitasi Pemda yang jujur, adil dan mengedepankan azas manfaat. Tentu saja dengan dikenalkan pada sistem penganggaran. Tidak terkesan dibuat untuk kemudian dibubarkan. Dan sangatlah tidak mungkin membuat satu organisasi namun tidak didukung dengan anggaran, diberi anggaran namun tidak diarahkan bahkan bisa berkembang kemudian dijadikan pesaing, tidak dibina, tidak diarahkan dan kemudian dikotakkan.
Sebagai satu dari sekian banyak aset Daerah yang sudah dibangun, Kelompok Informasi Masyarakat dalam tataran regulasi yang ada, patut diperhitungkan dalam rangka mengurangi berbagai salah pengertian dan keraguan kepada Pemerintah, baik daerah maupun pusat. Juga kesewenangan dalam berpolitik, dan tidak dipergunakan sebagai alat politik, mengingat keberadaannya yang sangat strategis. Baik programnya maupun pelakunya.
 |
| ki Gebyar PBB Bandungrejosari 2012 dan ka Gunung Semeru Lumajang |
Kegiatan kunjungan Banding di Kementrian Kominfo Jakarta, KIM Babakan Kota Bandung dan Pusyantek Cmahung Kabupaten Bandung menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam mengenalkan kelompok Informasi di berbagai daerah. Dan kelanjutan kunjungan banding ke KIM Batoro Katong dalam rangka belajar tentang Blog KIM adalah satu upaya membawa KIM pada dunia nyata, khususnya proses mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan informasi lewat pemanfaatan media berbasis internet.
Sebagai bagian akhir, penulis sangat berharap agar perkembangan dinamisasi peralatan dan anggaran mampu mendorong KIM untuk lebih aktif dalam kegiatan diseminasi informasi, lewat kegiatan di Dinas Kominfo atau bagian infokom maupun kegiatan SKPD lainnya. Terbentuknya program SMART CITY, Kelurahan Sadar informasi, Desa Cyber adalah sebagai basis kegiatan menggali informasi, penyebaran luasan informasi dan dikuatkan dengan kemudahan layanan akses informasi (Pelayanan Satu Atap) serta program berbantuan yang terkait dengan pengaduan dan pelayanan formal/informasi dapat menjadi bersinergi dalam berkegiatan. Kemanfaatan yang dapat diambil setidaknya adalah munculnya berita berbasis RW dan Kelurahan yang akan berguna bagi Kepala Daerah dalam mengevaluasi kegiatannya dan dapat menggandakan fungsi Humas dalam meberikan akses informasi yang tepat bagi hidup dan berkehidupan yang sejahtera bagi masyarakat.
....................... bagian dari pembicaraan dengan relawan informasi melalui media sosial Facebook
Ario Rachmono BS adalah Ketua Kelompok Informasi BIJAK Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun periode 2010 - 2014, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris pada LPMK Bandungrejosari 2011-2014, Ketua Forum Kecamatan Sehat di Kecamatan Sukun 2014-2017 dan Libang Forum KPM Propinsi Jawa Timur 2014 - 2017.
