Membangun Ketahanan Informasi Daerah (1)

Kegiatan KIM BIJAK dalam seminar Membangun Ketahanan Informasi Daerah.

LCCK Tingkat BAKORWIL (2)

Peserta Lomba Cerdik Cermat Komutikatif Tingkat BAKORWIL bertujuan untuk meningkatkan peran KIM dalam proses pembangunan di wilayah kelurahan maupun pedesaan dengan penguasaan IT bagi anggotanya.

PERTURA (3)

Menggali budaya melalui ajang Pertunjukan Rakyat (PERTURA) Tingkat Jawa Timur.

OTONOMI AWARD 2016 (4)

Penghargaan Otonomi Award Kota Malang Tahun 2016 menuju Kota yang Ramah dan Bermartabat.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 74 (5)

Rangkaian Kegiatan Dalam Memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI ke 74

Kamis, 30 Oktober 2014

MENUJU KOTA TANPA PERMUKIMAN KUMUH

Salah satu butir Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 III adalah mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh pada 2019. Upayanya adalah pemenuhan kebutuhan hunian dan peningkatan kualitas hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung.
Dirjen Cipta Karya, Imam S Ernawi mengatakan, hal tersebut menjadi indikator pencapaian Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan sasaran umum untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur dasar dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Imam menyebut tiga indikator yang dicanangkan yaitu, pertama, berkurangnya proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0%. Kedua, meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100%. Ketiga, meningkatnya akses sanitasi menjadi 100%.
Imam menjelaskan, dua penanganan dilaksanakan untuk mengurangi permukiman kumuh dengan skala berat. Pertama, pada permukiman di atas tanah illegal (squatter) harus dengan merelokasi ke Rusunawa yang sudah dibangun. Kedua, pada permukiman kumuh di atas tanah legal (slum area) dengan menerapkan program peningkatan kualitas lingkungan permukimannya seperti yang diterapkan dalam program Kampung Improvement Program (KIP) untuk miskin perkotaan (miskot).
Ia mengatakan, saat ini capaian kita hingga 2014 adalah 12% atau menyentuh 7,2 juta KK di Indonesia. Untuk menghabiskan hingga 0%, diperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp 22 triliun.
Menurut Imam, untuk saat ini Ditjen Cipta Karya telah menetapkan desain delivery program dalam lima klaster, yaitu :
1. Klaster A menyasar 94 kabupaten/kota strategis nasional yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional, MP3EI dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Kabupaten/kota tersebut memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung.
2.Klaster B ada 82 kabupaten/kota strategis nasional yang hanya memiliki Perda RTRW.
3.Klaster C adalah kabupaten/kota yang memiliki komitmen, pedoman rencana, dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM di daerah.
4.Klaster D disebutkan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.
5.Klaster E dibuka kemungkinan program inovasi baru, program yang diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif, maupun program yang ditujukan untuk memfasilitasi daerah berprestasi.
                  "Pada 2015 nanti, dari sekitar 330 kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan program karena memiliki SPM bisa berkurang separuhnya karena sikap pasif mereka," tukasnya.
Sebagai percepatan program, Kementrian Pekerjaan Umum membuka akses terhadap program-program kreatif dan inovatif yang dikreasikan oleh pemerintah daerah, komunitas atau kelompokmasyarakat yang mendukung tearget 100% akses aor minum yang layak, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi
Program-program yang dapat menstumulan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pengembangan infrastruktur Cipta Karya, baik skala komunitas maupun skala kawasan.

Kepada Siapa Program ditawarkan ???.
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, mengajak Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Praktisi, Akademisi, serta Stakeholder terkait lainnya untuk menginisiasi program kreatif dan inovatif kumuh sekaligus merancang program penanganan permukiman kumuh didaerahnya













Apa yang dimaksud permukiman kumuh ???.

Data Permukiman Kumuh terdapat di 3201 Kawasan Kumuh; atau di 415 Kabupaten/Kota ; dengan luasan sekitar 34.473 Ha; atau atau 34.4 juta jiwa.

Bagaimana pola penanganan permukiman kumuh ???

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 TAhun 2011 pola penanganan permukiman kumuh dilaksanakan melalui :

















































































Sumber : Kementrian PU
Share:

Rabu, 15 Oktober 2014

Forum KPM Jawa Timur




























Dalam upaya memampukan masyarakat dalam keikutsertaan dalam pembangunan perlu didorong satu upaya berbasis kemanusiaan, agar pelaksanaan pembangunan bukan saja dinikmati tapi juga dapat dilaksanakan bersama. Permendagri no 7 tahun 2007  mengisyaratkan bahwa dalam rangka penumbuhkembangkan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan berbasis desa dan kelurahan, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat
Setelah sosialisasi secara umum di tahun 2007, Kader Pemberdayaan Masyarakat-disebut KPM- telah dibentuk hampir di 38 kota dan kabupaten di Propinsi Jawa Timur.
Dalam perkembangannya, keberadaan kader di desa/kelurahan dilalui peningkatan kapasitas lewat pelatihan KPM, Singkronisasi dan pembentukan kelembagaan di tingkat kota / Kabupaten serta berbagai penguatan yang dilakukan oleh Bapemas Propinsi ataupun Bapemas atau sebutan lain di 38 kota kabupaten di Jawa Timur.
Beberapa kota, sebut saja Kabupaten Jember dan Kota Surabaya, telah sukses melaksanakan peran optimas dari keberadaan KPM. Bahkan di kota ini sudah terbentuk Forum KPM sebagai sarana konsolidasi, penguatan kapasitas, akses kemitraan serta sarana edukasi dengan stake holder Kota Kabupaten. Dari keterangan yang di dapat dari Haryono Taslim Ketua Forum KPM Propinsi Jatim yang juga Ketua Forum KPM Kota Surabaya, sudah berafiliasi dengan Bapemas kota Surabaya dalam rangka pendataan (Data Dasar Keluarga) juga memasarkan produk lokal beraneka warna.
Berbeda dengan Kota Surabaya, Kabupaten Jember (seperti dituturkan Oleh Dedik - bid Kelembagaan FKPM Jember) dimulai dengan pemberdayaan warung dan anjal, sekarang sudah mempunyai koperasi dan berbagai bantuan hibah serta penguatan /pelatihan masyarakat miskin. Bahkan dengan penguatan SDM, kegiatan ekonomi lainnya sudah dilakukan bekerja sama dengan pihak Bank dan Outo Finance. 
Melihat kiprah 2 kota tersebut, serta sudah dijadualkan, maka tahun 2014 bersama KPM terbaik Jawa Timur dan KPM perwakilan Kota Kabupaten di Propinsi Jawa Timur mengadakan Temu Karya di Hotel Asida Kota Batu. 
Selain saling berkompetisi dalam Karya, serta penguatan sistem oleh pakar motivasi Bp Anwar dan Petir Pudjankoro, bersepakat membangun jati diri masyarakat peduli serta dalam kerangka kerelawanan yang terlatih membentuk Forum Komunikasi KPM Propinsi Jawa Timur. 

beberapa karya hand made oleh rekan dari Surabaya Kota
Adapun kepengurusan yang disepakati lewat diskusi terbuka adalah sbb :
Ketua                  :    Haryono Taslim ( Kota Surabaya )
Wakil Ketua         :    Dedi Mulyadi ( Kab Jember )
Sekretaris           :    Danang Setyo Susilo ( Kab Jombang )
Bendahara          :    Mujiati ( Kab Madiun )
Guna dapatnya melakukan aktivitaf dengan mengedepankan kinerja, pengurus telah membaginya dalam beberapa divi anta lain 
1. Divisi Penguatan Kelembagaan
        Ketua           :    Lukman Hakim (Kota Probolinggo)
Sekretaris    :    Sutianah (Kab. Mojokerto)
2. Divisi Pemberdayaan SDM
Ketua           :    Rukman (Kota Surabaya)
Sekretaris    :    Abdul Goffar (Kab. Banyuwangi)
3. Divisi Pemberdayaan Ekonomi
Ketua           :    Suhanto (Kab. Lumajang)
Sekretaris    :    Eka Rositawati (Kota Pasuruan)
4. Divisi Pemberdayaan Lingkungan
       Ketua           :    Soeharyono (Kab. Ngawi)
Sekretaris    :    Wiwin Wardoyo (Kab. Nganjuk)
5. Divisi Pemberdayaan Perempuan & Anak
Ketua           :    Suheti Sidiq Riniasih (Kota Blitar)
Sekretaris    :    Khayatin (Kab. Ngawi)
6. Divisi Litbang
       Ketua           :    Ario Rachmono BS (Kota Malang)
Sekretaris    :    Nora Susiana (Kota Malang)
7. Divisi Humas & Layanan Publik:
        Ketua           :    Thohiruddin (Kab. Madiun)
Sekretaris    :    Siti Rofiani (Kab. Sampang)
Selamat dan sukses Kader Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur ....




Share:

Rabu, 08 Oktober 2014

LPMK mengelola Dana Hibah lagi

Pelaksana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini sangatlah beragam. Sejumlah penyelenggara publik dalam 2 tahun terakhir sudah bersepakat menjadi pelaksana berbagai bidang. Sebut saja POKMAS (kelompok masyarakat) yang sangat umum dipergunakan kini mengikut pada aturan Peraturan Presideng no 54 tahun 2010 dan Perpres 74 Tahun 2012.
Hal ini juga terkait dengan berkembangnya pemerintahan Kelurahan menjadi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sehingga fungsi Kelurahan tidak saja menjadi tempat pelayanan publik seperti pengurusan KTP dan KK atau Surat Keterangan lainnya, namun juga menjadi pelaksana kegiatan fisik dan non fisik serta keuangan dengan tetap memegang koordinasi dengan satuan perangkat yang lebih tinggi. Sehingga setidaknya di tahun 2014 ini Kota Malang memiliki 99 SKPD. Baik yang bersifat teknis maupun umum seperti Kelurahan lewat pendekatan swakelola. Hal ini berkonsekuensi pada 57 Kelurahan menjadi pelaksana kegiatan teknis dan non teknis yang bersumber dana APBD Pemkot Malang di tahun 2012 dan 2014. Tentu saja dengan setumpuk persoalan administrasi yang tidak bisa terselesaikan dengan segera, dan membuat Pemerintahan Kota Malang terpaksa melakukan pelbagai pendekatan agar anggaran dapat terserap dengan sempurna.
Kesulitan yang sama pun pernah di alami oleh pelaksana Dana Hibah lain, yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Satu lembaga pemberdayaan masyarakat tertinggi di Kelurahan. Periode 2009 sd 2011 dan 2013 mengalami kegiatan serupa. Saat itu dinamakan  Dana Hibah untuk Masyarakat Kelurahan melalui LPMK dan Dana hibah untuk LPMK.  
Kesulitan yang sama pun dialami,  yakni permasalahan administrasi pelaporan.   Bahkan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  tahun 2013 masih menjadi meninggalkan 3 (tiga) Kelurahan yang belum menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan senilai Rp 1,5 Milliar. (per  kelurahan mengelola Rp 500 juta). 
Untuk tahun 2015 Pemkot  Malang pun akan mencucurkan dana 500 juta rupiah untuk setiap Kelurahan di Kota Malang.  Namun hasil Koordinasi Camat dengan Walikota Malang, didapat kebijakan untuk mengurangi target capaian untuk Kelurahan 250juta dan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan lewat LPMK sebesar 250juta.
Untuk itu diharapkan ada kebijakan dan kearifan Pimpinan LPMK dan pelaksana kegiatan, yakni Lembaga Sosial Kemasyarakatan/LK (baik RW, PKK dan semua organ se tingkat Kelurahan) dalam menyusun rencana Kegiatan dan proposalnya. Sehingga Lurah bersama dengan Kasie PMK segera mengumpulkan seluruh komponen LK di Kelurahan agar dapat menetapkan usulan dan proposalnya tepat waktu.
Dan sebagai bagian dari proses anggaran, dari Senin hingga Rabu (6 - 8 Oktober 2014) juga berlangsung Pemeriksaan Reguler dari Inspektorat Kota Malang. Semoga kinerja yang ingin dicapai (khususnya yang terjelek) tidak akan terjadi,  Apalagi sampai di korupsi dan terpakai tidak sesuai dengan pertunjukan nya. Mari kita bangun kebersamaan dalam pelaksanaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Kelurahan secara Transparan dan Akun tabel (dapat dipertanggungjawabkan). 
Share:

Pengunjung

Hallo Bandungrejosari

Hippam News

Kalimat BIJAK

Untuk sukses, Anda harus menemukan sesuatu sebagai pegangan, sesuatu untuk memotivasi Anda, sesuatu untuk menginspirasi Anda.

Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, Anda akan sukses.

Definition List

3R
3R singkatan dari reuse, reduce, dan recycle.
Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya.
Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.
Recycle berarti mengolah kembali (mendaur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

ADINDA
Adinda singkatan dari :
Akses informasi
Diskusi
Implementasi
Networkling
Diseminasi informasi
Aspirasi


Pengikut

Theme Support